Kamis, 16 Mei 2013

HUKUM PERDATA


BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar belakang
Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga atau Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat luas.
Hukum perdata merupakan hukum yang sangat berkaitan dengan hubungan antar orang – perorangan, seperti misalnya hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan ( yang didalamnya berupa perkawinan yang sah dan tidak sah, hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara wali dan anak, harta benda dalam perkawinan ), perceraian, serta akibat-akibat hukumnya ; hukum kewarisan. Dan juga mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, persyarikatan ( kerja sama bagi hasil ), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.
Oleh karena itu masalah hukum perdata  tidak asing lagi bagi kita atau bias dibilang sudah biasa kita lihat dalam kehidupan   sehari – hari di dalam masyarakat.

1.2  Identifikasi Masalah
1.      Apa arti hukum perdata itu ?
2.      Apa – apa saja yang dibahas dalam Hukum Perdata itu?
3.      Bagaimana yang dikatakan kasus Hukum Perdata buku kesatu tentang orang ? 

1.3 Tujuan
1.      Untuk mengetahui arti Hukum Perdata 
2.      Untuk mengetahui hal – hal yang termasuk hukum perdata 
3.      Untuk mengetahui contoh kasus Hukum Perdata
4.      Untuk mengetahui kekuatan putusan Pengadilan. 
















BAB II
ISI
2.1  Pengertian Hukum Perdata
Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga atau Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat luas. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.
Hukum perdata dibedakan menjadi dua (dua), yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Pengaturan mengenai kepentingan kepentingan perdata subjek hukum diatur dalam hukum perdata material sementara pengaturan mengenai cara seseorang mempertahankan haknya apabila hendak dilanggar oleh orang lain diatur dalam hukum perdasta formal.
Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem  Anglo Sakson (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Ø  Unsur yang terpenting dari Hukum Perdata :
1.      Norma Peraturan
2.      Sanksi
3.      Mengikat / dapat dipaksakan
Ø  Azas-Azas Hukum Perdata :
A.    Azas Individualitas
Dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya (hak eigendom) dan dapat melakukan perbuatan hukum, selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dsb.
Batasan terhadap azas individualitas :
a.    Hukum Tata Usaha Negara ( campur tangan pemerintah terhadap hak milik )
b.   Pembatasan dengan ketentuan hukum bertetangga
c.    Tidak menyalahgunakan hak dan mengganggu kepentingan orang lain
B.     Azas Kebabasan Berkontrak
Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam UU maupun yang belum ( pasal 1338 KUHPerdata ) asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum dan kesusilaan
C.     Azas Monogami ( dalam hukum perkawinan )
Seorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan memunyai satu orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Undang - Undang Pokok Perkawinan (UUPP) membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan pasal 5 pada UUPP.

2.2  Sejarah Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah Bugerlijk Wetboek (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh Hukum Perdata Prancis (Code Napoleon). Code  Napoleon sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (Corpus Juris Civilis) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna.
KUH Perdata (BW) berhasil disusun oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper dan sebagian besar bersumber dari Code Napoleon dan bagian yang lain serta kodifisikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di negeri Belanda pada 1 Oktober1838. pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang (WVK).
Pada tanggal 31 Oktober 1837 Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. scholten van Oud Haarlem lagi, tatapi anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes. Akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordasi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia.
Kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 melalui Statsblad No. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848. kiranya perlu dicatat bahwa dalam menghasilkan kodifikasi KUH Perdata (BW) Indonesia ini Scholten dan kawan-kawannya berkonsultasi dengan J. Van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein. Oleh karenanya, ia juga turut berhasa dalam kodifikasi tersebut.

2.3  Sistematika Hukum Perdata Dalam Ilmu Hukum
Hukum perdata menurut ilmu hukum sekarang ini lazim terbagi dalam empat bagian yaitu  :
1.      Hukum Perorangan
Hukum perorangan memuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagi subyek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakaan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu serta hal hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.
Subyek
 “Penyandang hak & kewajiban
Orang  Badan Hukum
2.      Hukum Kekeluargaan
Hukum keluarga mengatur hal-hal tentang hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curetele.
3.      Hukum Kekayaan
Hukum kekayaan mengatur tentang perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu dinilai dengan uang.
4.       Hukum Warisan
Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jikalau meninggal.
Berlaku pluralisme hukum ( BW, Adat, Islam)

2.4  Sistematika Hukum Perdata Dalam KUHPerdata (Bw)
Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya & sudah diganti dengan Undang-Undang RI misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, UU Kepailitan.
KUHPerdata terdiri dari 4 bagian yaitu :
1.      Buku Kesatu – Orang Buku pertama mengatur tentang orang sebagai subyek hukum, hukum perkawinan dan hukum keluarga, termasuk waris.
·         Bab I – Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan
·         Bab II – Tentang akta-akta catatan sipil
·         Bab III – Tentang tempat tinggal atau domisili
·         Bab IV – Tentang perkawinan
·         Bab V – Tentang hak dan kewajiban suami-istri
·         Bab VI – Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya
·         Bab VII – Tentang perjanjian kawin
·         Bab VIII – Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya
·         Bab IX – Tentang pemisahan harta-benda
·         Bab X – Tentang pembubaran perkawinan
·         Bab XI – Tentang pisah meja dan ranjang
·         Bab XII – Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak
·         Bab XIII – Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda
·         Bab XIV – Tentang kekuasaan orang tua
·         Bab XIVA – Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah
·         Bab XV – Tentang kebelumdewasaan dan perwalian
·         Bab XVI – Tentang pendewasaan
·         Bab XVII – Tentang pengampuan
·         Bab XVIII – Tentang ketidakhadiran
2.      Buku Kedua – Benda/Barang Buku kedua mengatur mengenai benda.
·         Bab I – Tentang barang dan pembagiannya
·         Bab II – Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya
·         Bab III – Tentang hak milik
·         Bab IV – Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga
·         Bab V – Tentang kerja rodi
·         Bab VI – Tentang pengabdian pekarangan
·         Bab VII – Tentang hak numpang karang
·         Bab VIII – Tentang hak guna usaha (erfpacht)
·         Bab IX – Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan
·         Bab X – Tentang hak pakai hasil
·         Bab XI – Tentang hak pakai dan hak mendiami
·         Bab XII – Tentang pewarisan karena kematian
·         Bab XIII – Tentang surat wasiat
·         Bab XIV – Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan
·         Bab XV – Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan
·         Bab XVI – Tentang hal menerima dan menolak warisan
·         Bab XVII – Tentang pemisahan harta peninggalan
·         Bab XVIII – Tentang harta peninggalan yang tak terurus
·         Bab XIX – Tentang piutang dengan hak didahulukan
·         Bab XX – Tentang gadai
·         Bab XXI – Tentang hipotek
3.      Buku Ketiga – Perikatan Buku mengatur tentang perikatan (verbintenis).
·         Bab II – Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan
·         Bab III – Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang
·         Bab IV – Tentang hapusnya perikatan
·         Bab V – Tentang jual-beli
·         Bab VI – Tentang tukar-menukar
·         Bab VII – Tentang sewa-menyewa
·         Bab VIIA – Tentang perjanjian kerja
·         Bab VIII – Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)
·         Bab IX – Tentang badan hukum
·         Bab X – Tentang penghibahan
·         Bab XI – Tentang penitipan barang
·         Bab XII – Tentang pinjam-pakai
·         Bab XIII – Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)
·         Bab XIV – Tentang bunga tetap atau bunga abadi
·         Bab XV – Tentang persetujuan untung-untungan
·         Bab XVI – Tentang pemberian kuasa
·         Bab XVII – Tentang penanggung
·         Bab XVIII – Tentang perdamaian
4.      Buku Keempat – Pembuktian dan Kedaluwarsa Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluwarsa.
·         Bab I – Tentang pembuktian pada umumnya
·         Bab II – Tentang pembuktian dengan tulisan
·         Bab III – Tentang pembuktian dengan saksi-saksi
·         Bab IV – Tentang persangkaan
·         Bab V – Tentang pengakuan
·         Bab VI – Tentang sumpah di hadapan hakim
·         Bab VII – Tentang kedaluwarsa pada umumnya





BAB III
PEMBAHASAN
3.1  Buku I tentang Orang:
Mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Dalam hukum, perkataan orang (persoon) berarti sebagai pembawa hak atau disebut juga sebagai subyek hukum. Saat ini boleh dikatakan bahwa tiap manusia itu dapat bertindak sebagai pembawa hak atau subyek hukum. Beberapa abad silam, kedudukan manusia belumlah seperti saat ini, dimana pada masa itu masih ada status manusia yang tidak dapat menjadi pembawa hak atau subyek hukum, mereka itulah yang dikenal dengan “budak atau hamba sahaya”. Hal yang  berkaiatan dengan kehilangan kedudukan sebagai subyek hukum adalah “kematian perdata”, yakni hukuman yang menyatakan sesorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi.
Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak atau subyek hukum dimulai sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, bahkan untuk kasus tertentu dapat ditarik mundur pada saat masih dalam kandungan dengan catatan setelah dilahirkan bayi tersebut terus hidup.
Bertindak sendiri dalam melakuikan hak-haknya, tetapi oleh Undang-Undang menyebutkan tentang adanya orang yang dinyatakan tidak cakap hukum atau kurang cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Dan yang dimaksudkan kurang cakap disini adalah orang-orang yang belum dewasa atau masih kurang umur dan orang-orang yang telah berada dibawah pengawasanyang selalu harus diwakili oleh wali,orang tua atau kuratornya.
Menurut BW orang dikatakan masih dibawah umur apabila belum mencapai usia 21 tahun kecuali jika ia sudah kawin. Didalam BW disamping manusia yang memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum.
Ada juga badan- badan yang memiliki hak yang sama dengan manusia yaitu yang disebut dengan badan hukum (recht persoon) artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum misalnya: suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas. Tiap orang menurut hukum harus mempunyai tempat tinggal atau yang disebut dengan domicili begitu pula dengan badan hukum yang harus mempunyai tempat tertentu.

3.2  Perkawinan
Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.KUHPerdata hanya memandang perkawinan dalam hubungan keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 BW. Dalam pasal tersenut dinyatakan bahwa perkawinan akan sah manakala memenuhi syarat-syarat dalam BW dan mengesampingkan syarat-syarat lainnya termasuk peraturan agama. Asas yang berlaku dalam BW adalah asas monogamy. Artinya apabila ada sesorang yang berpoligami maka hal tersebut masuk dalam pelanggaran ketertiban umum dan dibatalkan. Adapun syarat-syarat perkawinan dalam BW adalah :
1.      Kedua pihak telah cukup umur, yakni 18 tahun untuk lelaki dan 15 tahun untuk perempuan;
2.      Harus ada persetujuan kedua belah pihak;
3.      Untuk perempuan yang pernah kawin maka harus melewati terlebih dahulu 300 hari untuk dapat kawin lagi;
4.      Tidak ada larangan dalam UU bagi kedua pihak;
5.      Untuk pihak yang masih di bawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
6.      Sebelum perkawinan dilangsungkan harus dilakukan terlebih dahulu :
7.      Pemberitahuan (aangifte) tentang kehendak akan kawin kepada pegawai pencatatan sipil;
8.      Pengumuman (afkondiging).
BW memberikan kepada beberapa orang untuk mencegah atau menahan (stuiten) dilangsungkannya perkawinan, yaitu :
1.      Suami atau istri serta anak-anak dari pihak yang hendak kawin;
2.      Orangtua kedua pihak;
3.      Jaksa
Syarat materiil relatif adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seorang untuk kawin dengan orang tertentu. Ketentuan-ketentuan ini ada 2 macam :.
1.      Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarahatau karena perkawinan.
2.      Larangan untuk kawin dengan orang, dengan siapa orang itu pernah melakukan perbuatan zinah.
3.      Larangan untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. 
Syarat Formal ini dapat dibagi dalam syarat - syarat yang harud dipenuhi berbarengan dengan dilangsukannya perkawinan itu sendiri.
Syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan perkawinan adalah :
a.       Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin
b.      Pengumuman tentang maksud untuk kawin Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan dilangsungkannya perkawinan diatur dalam pasal 71-82 yang antara lain menentukan :
1.      Calon suami istri harus memperlihatkan akta kelahirannya masing - masing.
2.      Akta yang memuat izin untuk perkawinan dari mereka yang harus memberi izin, atau akta dimana ternyata telah ada perantara dari pengadilan.
3.      Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau di dalam hal ketidak hadiran suami (istri) yang dahulu, turunan izin hakim untuk kawin.
4.      Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung, tanpa pencegahan.
5.      Dispensasi untuk kawin, di dalam hal dispensasi itu diperlukan
6.      Jika ada perselisihan pendapat antara Pegawai Catatan Sipil dan calon suami istri tentangsoal lengkap atau tidaknya surat-surat yang diperlukan untuk kawin, maka hal ini dapatdiajukan kepada pengadilan yang akan memberi keputusan tanpa banding.
Ø  Hukum Perdata : Perjanjian Perkawinan
Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan No. I Tahun 1974. Perjanjian Perkawinan adalah: Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan.
Menurut KUHPerdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan.
UU Perkawinan No. I Tahun 1974 mengenai 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu:
·         Harta asal/harta bawaan, Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak.
·         Harta bersama (Pasal 35)
Harta bersama adalah harta yang dibentuk selama perkawinan.
Berbeda dengan yang ada dalam KUHPerdata, dalam UU Perkawinan No. I Tahun 1974, adanya perkawinan harta itu tidak bersatu tetap dibedakan antara harta asal dan harta bersama.
Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selam perkawinan. Dalam penjelasan pasal 29 disebutkan bahwa tak’ilik-talak tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.
Perjanjian perkawinan itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.
Perjanjian perkawinan itu dimulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.
Di negara kita yang masih menjunjung tinggi adat ketimuran, menjadi
persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan berniat
mengajukan untuk membuat perjanjian pra nikah. perjanjian pranikah
(Prenuptial Agreement) menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan
adat timur dan lain sebagainya.
Karena pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, maka perjanjian
pranikah masih dianggap sebagai urusan duniawi yang tidak sepantasnya
dibicarakan dan dilakukan.

3.3  Hukum Keluarga
Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan Familierecht  ( Belanda ) atau law of familie(Inggris). Dalam konsep Ali Afandi, hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah, dan kekeluargan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua,perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).
3.3.1 Keturunan
Seorang anak sah (wettig kind) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak sang ayah tentunya sulit untuk ditentukan secara sederhana. Untuk mengatasi hal tersebut KUHPerdata menetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama, yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan yang paling pendek, yaitu 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orangtuanya dihapuskan, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah. Namun jika seorang anak dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah perkawinan orangtuanya, maka ayahnya (suami) berhak menyangkal sahnya anak tersebut, kecuali jika sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum perkawinan berlangsung atau jika si ayah (suami) hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan ditandatanganinya.
Anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan “naturlijk kind”. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem KUHPerdata dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orangtuanya. Barulah dengan “pengakuan” (erkenning) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat diterimanya harta warisan dari orangtua yang mengakuinya. Tetapi suatu hubungan kekeluargaan antara anak dengan keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya belum juga ada, kecuali apabila telah dilakukannya “pengesahan” anak (wettiging) yang merupakan suatu langkah lanjutan setelah pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua orangtua yang telah mengakui anaknya, melakukan perkawinan secara sah. Pengakuan yang dilakukan pada hari perkawinan juga membawa pengesahan anak. Jika pada saat perkawinan tersebut kedua orangtua itu belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum perkawinan, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan dengan “surat-surat pengesahan” (brieven van wettiging) dari kepala negara.
Perlu diketahui bahwa KUHPerdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (overspel) atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang dilarang kawin.
3.3.2  Kekuasaan orangtua
Seorang anak yang sah sampai pada waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin, berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama kedua orangtua itu terikat dalam hubungan perkawinan. Kekuasaan orangtua itu tidak saja meliputi diri si anak, tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Kekuasaan orangtua terhadap anak dapat dibebaskan manakala orangtua tersebut dianggap tidak cakap/mampu untuk memelihara serta mendidik anak. Namun jika orangtua melakukan perlawanan maka kejaksaan tidak dapat memaksa.  Selain itu kekuasaan orangtua dapat dicabut berdasarkan keputusan Hakim dengan alasan sesuai UU.
3.3.3  Perwalian
Perwalian (voorgdij) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya serta pengurusan benda atau kekayaan anak itu diatur oleh UU. Anak yang berada di bawah perwalian adalah : (1) anak sah yang kedua orangtuanya telah dicabut kekuasaanya sebegai orangtua,(2)anak sah yang orangtuanya telah bercerai,(3) anak yang lahir di luar perkawinan.
3.3.4  Pendewasaan
Dalam hal-hal yang sangat penting, adakalanya dirasakan perlu untuk mempersamakan anak yang masih di bawah umur dengan orang dewasa agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam mengurus kepentingannya. Untuk memenuhi hal tersebut diadakanlah peraturan tentang “handlichting”, yaitu suatu pernyataan tentang seorang anak yang belum dewasa sepenuhnya atau beberapa hal saja dipersamakan dengan orang dewasa. Permohonan untuk dipersamakan dengan orang dewasa dapat dilakukan oleh anak yang telah berusia 20 tahun dan diajukan kepada Presiden yang akan memberikan keputusannya setelah mendengar nasehat dari MA. Namun untuk persoalan perkawinan, tetap masih memerlukan izin orangtua.
3.3.5  Pengampuan
Orang dewasa yang menderita sakit ingatan harus berada di bawah pengampuan atau curatele. Permintaan untuk berada di bawah pengampuan ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dan jika diterima akan diumumkan dalam Berita Negara.
3.3.6  Orang yang hilang
Jikalau seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya, maka atas permintaan orang yang berkepentingan atau atas permintaan jaksa, Hakim untuk sementara dapat memerintahkan Balai Harta Peninggalan (weeskamer) untuk mengurus kepentingan tersebut. Jika kekayaan orang yang hilang tersebut tidak terlalu besar maka pengurusannya dapat diserahkan kepada keluarganya. Jika telah lewat 5 tahun terhitung sejak hilang, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta pada Hakim untuk mengeluarkan pernyataan yang menerangkan orang yang hilang tersebut telah meninggal.
Untuk orang hilang yang disebabkan mengurus kepentingannya, maka untuk meminta surat pernyataan Hakim harus terlebih dahulu menunggu selama 10 tahun. Hal ini juga diperuntukan bagi suami atau istri yang ditinggal pergi itu untuk dapat meminta izin kawin lagi.
3.4 KASUS :
PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.
Dalam membentuk suatu keluarga tentunya memerlukan suatu komitmen yang kuat diantara pasangan tersebut. Sehingga dalam hal ini Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan.
Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UU No. 1 Tahun 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.
Perkawinan beda agama bagi masing-masing pihak menyangkut akidah dan hukum yang sangat penting bagi seseorang. Hal ini berarti menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.
Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang pluralis agamanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat, seperti perkawinan antara artis Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo, Yuni Shara dengan Henri Siahaan, Adi Subono dengan Chrisye, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Dedi Kobusher dengan Kalina, Frans dengan Amara, Sonny Lauwany dengan Cornelia Agatha, dan masih banyak lagi.
Perkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerintah secara tegas melarangnya dan menghilangkan sikap mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan diluar negeri.
Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan berbeda agama, menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis mencoba memberikan pendapat tentang Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia.
            
3.5 Pemecahan Kasus
1.     Undang-Undang No.1/1974 tentang Ketentuan Pokok Perkawinan, tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Oleh karena itu perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan pada pasal 10 PP No.9/1975 dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya.
2.    Dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam UU No. 1/1974 tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan antar agama, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam untuk wajib menerima permohonan perkawinan antar agama.
3.    Dalam proses perkawinan antar agama maka permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar agama dapat diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Dan bagi orang Islam ditafsirkan atas dirinya sebagai salah satu pasangan tersebut berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dan dengan demikian pula ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan tersebut pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Sehingga pasal 8 point f UU No. 1/1974 tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkan perkawian, dengan anggapan bahwa kedua calon suami isteri tidak lagi beragama Islam. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berkewajiban untuk menerima permohonan tersebut bukan karena kedua calon pasangan dalam kapasitas sebagai mereka yang berbeda agama, tetapi dalam status hukum agama atau kepercayaan salah satu calon pasangannya.
4.    Perkawinan antar agama dapat juga dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia yang berbeda agama dengan cara melakukan perkawinan tersebut di luar negeri.
                                   



BAB V
PENUTUP

4.1  Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Jadi, dalam peradilan hukum perdata itu diutamakan perdamaian karena hukum itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang, tapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian.
Hukum orang hanya ketentuan orang sebagai subjek hukum. Kategori Subjek Hukum :
1.      Manusia (Natuurlijk Persoon),
2.      Badan Hukum (Rechts persoon)
Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istridengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME (UU No. 1 Thn. 1974)
Hukum keluarga itu diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah, dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir).

4.2  Saran
Dalam penulisan makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan - kekurangan baik dari bentuk maupun isinya. Maka dari itu, saya menyarankan kepada pembaca agar ikut peduli dalam pembuatan makalah ini, yaitu dengan memberi saran dan kritik demi perbaikan makalah selanjutnya. Dan semoga dengan adanya makalah ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan yang lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sanusi ( 1984 ),Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung, Tarsito
Kansil, SH., (1989).Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
Subekti, ( 1994 ), Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta, Penerbit PT. Intermasa.
Subekti ( 1986 ), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT.Pradnya Paramita.
Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, ed.1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 87.
http://hendra-eka.blogspot.com/2012/03/hukum-perdata_17.html di unduh 20 Oktober 2012.










KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Buku Kesatu Tentang Orang”
 Kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Makalah ini.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.



Indramayu, 22 Oktober 2012


Penyusun







i
 
 

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR............................................................................................       i

DAFTAR ISI...........................................................................................................      ii
BAB 1   PENDAHULUAN
1.1         Latar Belakang.................................................................................      1
1.2         Identifikasi Masalah.........................................................................      1
1.3         Tujuan..............................................................................................      2
BAB 1I      ISI
2.1         Pengertian Hukum Perdata..............................................................      3
2.2         Sejarah Hukum Perdata...................................................................      4
2.3         Sistematika Hukum dalam Ilmu Hukum..........................................      5
2.4         Sistematika Hukum dalam KUPerdata (BW)..................................      6
BAB 1II     PEMBAHASAN
3.1         Buku 1 Tentang Orang.....................................................................    10
3.2         Perkawinan.......................................................................................    11
3.3         Hukum Keluarga..............................................................................    14
3.4         Kasus................................................................................................    18
3.5         Pemecahan Kasus.............................................................................    19
BAB 1V PENUTUP
4.1         Kesimpulan......................................................................................    20
4.2         Saran................................................................................................    20
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................    21




ii
 
 

MAKALAH
“Buku Kesatu Tentang Orang”
Untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Hukum Perdata
Dosen : Suhaendi Salidja, SH.
   Samsudin, SH.

Description: E:\Photo\natural\Logo unwir.jpg
 







Kelompok I
1.      Rahmat Wirayana
2.      Rani Lidia Kandi
3.      Rizki Puji Lestari
4.      Sri Irma Widiastuti
5.      Yuniar Hartanti Wijaya
6.      Moch.Rifqi Ardiansyah

Semester III
Rombel B

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU
FAKULTAS HUKUM
2011

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Thank's :)