Kamis, 21 November 2013

HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM ACARA PTUN
1.      KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.” (Pasal 1 angka 3 UU no. 5 tahun 1986).
2.      KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (TUN) YANG FIKTIF-NEGATIF
Pasal 3 ayat (1) UU. No. 5 tahun 1986, menentukan apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan keputusan TUN sehingga dia dapat digugat. Inilah intinya, bahwa setiap Badan atau Pejabat TUN wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima, apabila hal yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas (kewajibannya). Kalau Badan atau Pejabat TUN melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun dia tidak berbuat apa-apa terhadap permohonan yang diterimanya, undang-undang menganggap dia telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut (keputusan TUN yang fiktif-negatif).
“Fiktif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat sebenarnya tidak berwujud. Ia hanya merupakan sikap diam dari Badan atau Pejabat TUN, yang kemudian dianggap disamakan dengan sebuah keputusan TUN yang nyata tertulis.           
“Negatif” menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat dianggap berisi penolakan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Individu atau badan hukum perdata kepada Badan atau Pejabat TUN.
3.      YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUATU KTUN :
1.      Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2.      Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3.      Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4.      Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5.      Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6.      Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7.      Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum
4.      SENGKETA TATA USAHA NEGARA
Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha).
5.      ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN
Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan alasan untuk mengajukan gugatan adalah :
1.    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
2.    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.
Dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi : asas kepastian hukum ; asas tertib penyelenggaraan negara ; keterbukaan ; proporsionalitas ; profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana tersebut dalam UU Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

6.  SENGKETA ADMINISTRASI (PASAL 1 ANGKA 4 UU PTUN) DIBEDAKAN MENJADI 2 YAITU:
1. Sengketa Intern
Sengketa intern adalah menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen (instansi), atau kewenangan suatu departemen (instansi) terhadap departemen lainnya yang disebabkan tumpang tindih kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenagan.
2. Sengketa Ekstern
Sengketa ekstern atau sengketa administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subyek-subyek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara, yang mencakup administrasi negara di tingkat pusat, adminstrasi negara tingkat daerah, maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah.
7.    SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIKENAL DENGAN DUA MACAM CARA ANTARA LAIN:
Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986)
Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hokum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.
Bentuk upaya administrasi:
1.      Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.
2.      Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.


HUKUM PIDANA KHUSUS

1.      TINDAK PIDANA KORUPSI
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 20 Tahun 2001 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 30 Tahun 2002 Tentang KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
2.      TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDERING)
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 8 Tahun 2010 Tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
3.        PELANGGARAN BERAT HAM
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 26 Tahun 2000 Tentang PENGADILAN HAM
4.      TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 5 Tahun 1997 Tentang PSIKOTROPIKA
5.      TINDAK PIDANA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 32 Tahun 2009 Tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
6.      TINDAK PIDANA  PERDAGANGAN ORANG
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 21 Tahun 2007 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
7.      TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 28 Tahun 2007 Tentang KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN
8.      TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (ILLEGAL FISHING)
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 45 Tahun 2009 Tentang PERIKANANAN
9.      TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK-ANAK
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2007 Tentang PERLINDUNGAN ANAK
10.  TINDAK PIDANA YANG TERKAIT DENGAN KONSUMEN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
11.  TINDAK PIDANA DI BIDANG HAKI
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 19 Tahun  2002 Tentang HAK CIPTA
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 14 Tahun 2001 Tentang  HAK PATEN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 15 Tahun 2006 Tentang MEREK
12.  TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN
13.  TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL
14.  TINDAK PIDANA KEPABEANAN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN
15.  TINDAK PIDANA TERORISME
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 15 Tahun 2003 Tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
16.  TINDAK PIDANA KEHUTANAN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 41 Tahun 1999 Tentang KEHUTANAN
17.  TINDAK PIDANA DALAM RUMAH TANGGA
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT
18.  TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME)
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 11 Tahun 2008 Tentang INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
19.  TINDAK PIDANA DALAM PEMILU
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 2 Tahun 2008 Tentang PARTAI POLITIK
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 10 Tahun 2008 Tentang PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
20.  TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGA KERJAAN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2003 Tentang KETENAGA KERJAAN
21.  TINDAK PIDANA DI BIDANG PELAYARAN
Undang – Undang Republik Indonesia NO. 17 Tahun 2008 Tentang PELAYARAN





HUKUM HAM DAN KEWARGANEGARAAN

ROMBEL A
TUGAS
HUKUM HAK ASASI MANUSIA DAN KEWARGANEGARAAN
A.    ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TANJUNG PRIOK 1984 BERDASARKAN DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak jugamerupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Hak Asasi Manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi.
Dalam era reformasi ini, pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik baik dalam maupun luar negeri karena hal ini menyangkut dengan hak asasi setiap manusia. Di Indonesia sering terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Dua puluh enam tahun yang lalu, sekitar pertengahan bulan September tahun 1984, terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut lebih dikenal dengan sebutan pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priuk 1984. Sejumlah besar pengunjuk rasa yang kebanyakan beragama islam yang menuntut pembebasan saudara-saudara mereka yang ditahan di kantor Komando Distrik Militer (KODIM) setempat dianiaya, diberondong dengan senjata api oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia yang menurut laporan ditugaskan untuk mengendalikan dan mengamankan situasi yang rusuh. Akibatnya sejumlah besar pengunjuk rasa itu mengalami luka-luka dan banyak yang meninggal dunia. Sebagian dari mereka yang meninggal itu semasa berkuasanya rezim Soeharto tidak diketahui tempat kuburnya. Pelanggaran hak asasi manusia tersebut tercatat sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, Tanjung Priok, Sabtu, 8 September 1984, Tanjung Priok, Ahad, 9 September 1984, Tanjung Priok, Senin, 10 September 1984, Tanjung Priok, Selasa, 11 September 1984, Tanjung Priok, Rabu, 12 September 1984.
Berdasarkan kasus pelanggaran hak asasi manusia tersebut dapat dianalisis pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanjung Priok 1984, antara lain, Pembunuhan secara kilat (summary killing), tindakan pembunuhan secara kilat (summary killing) terjadi di depan Mapolres Metro Jakarta Utara tanggal 12 September 1984 pkl 23.00 akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan dari yang sepatutnya terhadap kelompok massa oleh satu regu pasukan dari Kodim Jakarta Utara dibawah pimpinan Serda Sutrisno Mascung dengan senjata semi otomatis. Para anggota pasukan masing-masing membawa peluru yang diambil dari gudang masing-masing sekitar 5-10 peluru tajam. Atas tindakan ini jatuh korban 24 orang tewas, 54 luka berat dan ringan. Atas perintah Mayjen Try Soetrisno Pangdam V Jaya korban kemudian dibawa dengan tiga truk ke RSPAD Gatot Subroto. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (unlawful arrest and detention), setelah peristiwa, aparat TNI melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Korban diambil di rumah atau ditangkap disekitar lokasi penembakan. Semua korban sekitar 160 orang ditangkap tanpa prosedur dan surat perintah penangkapan dari yang berwenang. Keluarga korban juga tidak diberitahu atau diberi tembusan surat perintah penahanan. Para korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur dan RTM Cimanggis. Penyiksaan (Torture), semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Kodim, Guntur dan RTM Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi dan teror dari aparat. Bentuk penyiksaan antara lain dipukul dengan popor senjata, ditendang, dipukul dan lain-lain. Penghilangan orang secara paksa (Enforced or involuntary disappearance), penghilangan orang ini terjadi dalam tiga tahap, pertama; menyembunyikan identitas dan jumlah korban yang tewas dari publik dan keluarganya. Hal itu terlihat dari cara penguburan yang dilakukan secara diam-diam ditempat terpencil, terpisah-pisah dan dilakukan di malam hari. Lokasi penguburan juga tidak dibuat tanda-tanda, sehingga sulit untuk diketahui. Kedua; menyembunyikan korban dengan cara melarang keluarga korban untuk melihat kondisi dan keberadaan korban selama dalam perawatan dan penahanan aparat. Ketiga adalah merusak dan memusnahkan barang bukti dan keterangan serta identitas korban. Akibat tindakan penggelapan identitas dan barang bukti tersebut sulit untuk mengetahui keberadaan dan jumlah korban yang sebenarnya secara pasti. 
Bukti-Bukti yang Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Mausia dalam Peristiwa Tanjung Priuk. Terjadinya kasus tersebut merupakan pelanggaran HAM berat karena dalam pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok 1984 ini terdapat beberapa bukti, antara lain:
1.      Proses dan hasil penggalian
Penggalian pada TPU Mengkok Sukapura langsung dilakukan pada makam-makam yang sudah teridentifikasi melalui nama yang tertera di batu nisan dan keterangan keluarga korban. Makam Kembar Abdul Kohar akhirnya ditemukan, namun makam Kastori dan M. Sidik tidak ditemukan.
Di Pemakaman Wakaf Kramat Ganceng, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, terdapat 8 makam yang masing-masing berisi satu kerangka, berbeda dengan keterangan awal dari Rohisdam dan Try Soetrisno bahwa yang dikuburkan adalah tujuh orang korban. Penggalian di TPU Gedong, Condet, Jakarta Timur tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada bukti dan saksi pendukung yang dapat menunjukkan titik letak kuburan dengan pasti.
2.       Temuan forensik mengenai tanda kekerasan dan sebab kematian
Penilaian keadaan tulang belulang, termasuk penilaian garis-patah lama dan baru, serta pengujian laboratorium atas bercak pewarnaan kehitaman pada tulang-tulang tersebut telah dapat mengidentifikasi cedera tulang yang diakibatkan oleh kekerasan yang terjadi perimortal. Pada jenis patah tulang yang spesifik dan didukung oleh hasil pemeriksaan kandungan elemen-elemen yang berasal dari senjata api pada garis patah tulang atau kerokan tulang pada daerah cedera tersebut, telah dapat mengindikasikan adanya cedera tulang yang diakibatkan oleh senjata api.
Setidaknya 6 korban (4 dari Mengkok dan 2 dari Kramat Ganceng) dapat dipastikan telah memperoleh kekerasan dalam bentuk tembakan senjata api, dengan ciri yang sesuai dengan tembakan senjata api berkecepatan tinggi. Selain itu, terdapat 3 kasus yang mengalami kekerasan, namun jenis kekerasannya tidak dapat dipastikan apakah akibat kekerasan tumpul yang hebat ataukah tembakan senjata api dengan kecepatan tinggi. Terdapat pula 5 kerangka yang memiliki jejas bukan patah tulang yang diduga akibat kekerasan, sehingga tidak ada satu kerangka pun yang tidak menunjukkan kemungkinan adanya kekerasan.
Pemeriksaan dan analisis yang teliti dapat disimpulkan bahwa empat kerangka dipastikan mati akibat tembakan senjata api, tiga kerangka mati akibat kekerasan tumpul atau tembakan senjata api, satu kerangka mati akibat kekerasan tumpul, dan enam lainnya tidak dapat dipastikan penyebab kematiannya.


3.      Kesaksian keluarga korban Tan Keu Lim
Delapan orang keluarga Tan Keu Lim beserta satu orang pembantunya tewas terbakar di rumah. Mengenai hal tersebut telah diperoleh kesaksian dan bukti-bukti baru berupa satu buah Kartu Keluarga milik keluarga Tan Keu Lim (terlampir) serta kesaksian ketua RT 001/007 Kelurahan Koja Selatan Jakarta Utara dan kesaksian dari keluarga Tan Keu Lim yang masih hidup.
4.      Pemeriksaan dokumen RSPAD Gatot Subroto
Rekaman medik korban Tanjung Priok dinyatakan telah dimusnahkan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto karena telah memenuhi batas waktu lima tahun. Namun berita acara pemusnahan dokumen dimaksud tidak dapat diberikan oleh pihak RSPAD Gatot Subroto dengan alasan tidak dapat ditemukan lagi.
Analisis Kasus Pelanggaran HAM Tanjung Priok 1984 berdasarkan Kewajiban Dasar Manusia dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Selain berdasarkan analisis kategori pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok 1984 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, kasus pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok 1984 ini dapat juga dianalisis menggunakan kewajiban dasar manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.
Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan, “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, maksudnya ialah adanya kewajiban untuk menghormati dan menjaga hak asasi manusia orang lain tidak melanggar atau melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang lain. Dalam kasus Tanjung Priuk 1984 tersebut jelas melanggar ketentuan pasal 69 ayat 1 ini, karena berdasarkan bukti-bukti tersebut jelaslah bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kerusuhan Tanjung Priok 1984 ini. Bahkan pelanggaran hak asasi manusia dalam Tanjung Priok 1984 tersebut tergolong pelanggaran hak asasi manusia berat.
B.     Kesimpulan
Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Jadi, berdasarkan analisis kategori pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok 1984 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia tersebut, serta analisis menggunakan kewajiban dasar manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, maka kasus yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 itu merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Seharusnya agar setiap masalah bisa diselesaikan dengan kepala dingin yaitu dengan cara musyawarah,  bukan karena memanas dengan adanya desas-desus yang terjadi dan belum tentu diketahui kebenarannya. Jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan banyak orang. Serahkanlah masalah pada pihak yang berwenang dan tidak saling menghakimi.
Upaya-upaya Penegakan HAM, Pasal 28 UUD 1945 menjamin adanya hak berserikat, menyatakan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Pasal ini merupakan salah satu dasar utama adanya kehidupan kenegaraan yang berdinamika di mana setiap orang bebas mendirikan organisasi dan bebas pula menyatakan pendapat. Dari penjelasan tersebut mencerminkan bangsa Indonesia menjamin pelaksanaan HAM, dimana dalam pelaksanaanya memerlukan dukungan dari semua pihak seperti tokoh masyarakat, LSM, POLRI, TNI dan kalangan profesi hukum, ekonomi, politik, serta political will pemerintah Indonesia. Perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang demokratis tanpa melupakan budaya bangsa yang sudah berakar beratus-ratus tahun lampau tetap harus berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme serta prinsip musyawarah dan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang:
Undang – undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.


HUKUM KELUARGA DAN WARIS

1.      Pasal 1330 KUHPerdata
Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:
1.     anak yang belum dewasa (belum cakap)
2.     orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3.     perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh
undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.
       Dalam hal seseorang subjek hokum tidak pernah melakukan perbuatan hokum yang di kehendakinya
1.      Anak yang belum dewasa (belum cakap)
Orang-orang yang belum dewasa atau masih di bawah umur. Oleh KUHP (BW) yang dimaksud orang yang belum dewasa (masih di bawah Umur) ialah apabila seseorang belum mencapai 21 tahun. Kecuali bagi seseorang yang walaupun belum berusia 21 tahun tapi telah kawin (menikah) maka ia dianggap dewasa dan dapat melakukan sendiri perbuatan hukum itu. Hanya dengan catatan apabila sebelum berusia 21 tahun ia bercerai, maka ia dianggap sebagai orang yang masih di bawah umur lagi.
Dalam undang – undang perkawinan no. 1 tahun 1974       laki – laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.
Dalam Hukum islam        sudah baligh
Hokum adat              Kuat gawe
                                 Sudah kawin
Upaya  hukumnya : bahwa pihak orang tua lah yang berhak untuk mengurus harta kekayaan yang dimiliki oleh anak tersebut, karena anak tersebut masih digolongkan sebagai pihak yang belum dewasa dan tidak cakap menurut ketentuan hukum perdata. terhadap pihak yang belum dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 330 BW, berlaku ketentuan Pasal 307 BW untuk diterapkan yakni, “…setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu…”.  Anak yang masih punya orang tua maka di wakilin orang tua, bila anak sudah tidak punya orang tua maka harus ada wali.
2.      Dibawah mengampuan
Pengampuan ditujukan untuk orang-orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, atau sakit otak, atau mata gelap, atau boros (pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
Upaya hukumnya :
Upaya hukum untuk menempatkan orang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa Orang yang di bawah pengampuan: curandus; pengampu: curator; pengampuan: curatele. selalu harus diwakili oleh orang tuanya, walinya, atau kuratornya.
3.      Istri yang tidak boleh melakukan perbuatan hokum
 Menurut pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa wanita yang dalam perkawinan tidak cakap melakukan   perbuatan hukum sudah tidak berlaku lagi, karena menurut undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 menjelaskan bahwa, kedudukan istri dan suami adalah sama dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Istri tidak harus meminta ijin suami.
Upaya hokumnya :
Harus meminta ijin suami.

2.      Subyek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Manusia dikatakan subyek hukum yaitu ketika manusia itu lahir hingga mati. Namun, ada pengecualian menurut pasal 1 ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi ”anak yang ada dalam kandungan ibunya,di anggap telah lahir.setiap kali kepentingan sianak menghendakinya.” Seorang bayi yang baru dilahirkan dengan selamat, disitu dia sudah berperan menjadi subyek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban. Tetapi jika seandainya bayi tersebut tidak selamat atau tidak berhasil dilahirkan maka dia dianggap tidak ada dan bukan sebagai subyek hukum lagi.
3.      menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denagn pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sahnya perkawinan harus di catat untuk kepastian hokum. Akibat hukumnya, tidak mempunyai status hukum perkawinan yang sah dan tidak mempunyai hak waris bagi suami, istri, atau anak-anaknya. Akibat hukumnya pada si anak dicatat sebagai anak ibu.
4.       kedudukan yang seimbang suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum juga terlihat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”):
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
Pada pasal 31 bahwa  kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Istri tidak harus meminta ijin dahulu dari suami untuk melakukan perbuatan hukum
Sebelum adanya Undang – undang nomor 1 tahun 1947. Berdasarkan KUHPer, perempuan yang sudah menikah dalam melakukan tindakan hukum harus dengan izin dari suaminya. Mengenai perlunya izin dari suami kepada isteri untuk melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang:
“Sebagai konsekwensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain Pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek: Pasal-pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.”
Surat edaran mahkamah agung bukan merupakan Undang – undang, hanya merupakan ajuran, bisa di lakukan dan tidak di lakukan. Jadi buat undang – undang nomor 1 tahun 1974. Kedudukan suami dan isteri dalam melakukan perbuatan hukum  terlihat dalam Pasal 31.